Categories: Uncategorized

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya ~ Mio KitchenKoran Mio Kitchen | Mio Kitchen


 

JAKARTA ( KONTAK BANTEN  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/2024 tentang
Pengelolaan Lobster dinilai sebagai bencana paling mematikan bagi sektor
perikanan di Indonesia. Pasalnya tak ada satu pun pasal yang
mengizinkan ekspor benih bening lobster (BBL). “Dugaannya Peraturan Nomor 7 tahun 2024 diterbitkan untuk ekspor BBL
dibungkus budidaya. Pertanyaannya ‘berapa miliar bibit BBL untuk
budidaya, berapa luas lahan budidaya, berapa banyak pengusaha atau
stakeholders yang budidaya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab
oleh KKP,” kata Ketua Geomaritim Partai Negoro, Rusdianto Samawa dalam
keterangannya kepada redaksi, Selasa (9/7).

Dugaan lain, di luar
berlakunya regulasi pengelolaan lobster ini, Badan Layanan Umum Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) membeli dan
mengumpulkan BBL dari nelayan dengan sistem kuota untuk budidaya.

Namun Rusdianto menilai penuh kejanggalan karena tak sesuai dengan kebutuhan maupun fasilitas tempat budidaya.

“Seberapa
besar BLU membeli BBL untuk budidaya, ini harus jelas. Tentu kalau beli
ada standar harga. Sementara informasi di lapangan, BLU beli BBL untuk
di ekspor. Walaupun, alasan beli untuk budidaya,” bebernya.

Lanjut
dia, berdasarkan informasi di lapangan bahwa para pengepul menggerakkan
nelayan untuk menangkap BBL dengan kuota tertentu sesuai izin yang
diberikan oleh Kadis Kelautan-Perikanan di Provinsi masing-masing untuk
ekspor.

“Misalnya di NTB diberikan kepada asosiasi Nelayan dengan
kuota, sementara kesiapan fasilitas budidayanya tak memadai. Lalu izin
kuota BBL yang ditangkap itu per hari bisa 100 ribu ekor per satu
asosiasi. Apakah kebutuhan bibit budidaya bisa ditampung kalau 100 ribu.
Kemanakah sisa bibit tersebut?” tegasnya.

“Tentu, izin tersebut
bukan untuk budidaya, tetapi pengeluaran lobster sesuai Permen Nomor 7
tahun 2024. penafsiran pengeluaran (ekspor) lobster ini ada dua hal,
yakni pertama, pengeluaran lobster dibolehkan sepanjang ukurannya
sesuai. Kedua, pengeluaran BBL ke luar negeri (ekspor),” tambah
Rusdianto yang juga Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI)

Lanjutnya,
sementara Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2024 tidak jelas, tidak
memberikan penjelasan dalam pasal apapun di bagian Kesatu, Kedua dan
Ketiga tentang diperbolehkan ekspor BBL.

“Ada psikologis
ketakutan dalam menerbitkan aturan pengelolaan Lobster, pertama, takut
dikritik masyarakat yang anggap ekspor BBL itu merugikan. Kedua, takut
apabila ekspor BBL diperjelas dalam suatu pasal tertentu dalam peraturan
menteri,” ungkap dia.

Rusdianto meminta Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) perlu melakukan supervisi (pengawasan) terhadap aktivitas
lembaga negara atau kementerian yang sumbernya memakai uang negara. Menurut dia, KPK perlu melakukan supervisi dan pemeriksaan terhadap
Menteri Kelautan dan Perikanan atas kebijakan yang dikeluarkan karena
menimbulkan multitafsir antara ekspor; lobster konsumsi atau ekspor BBL.

“KPK
harus klarifikasi pengelolaan anggaran KKP yang bocor dengan alokasi
yang besar. Termasuk berbagai deretan kasus dugaan penyelundupan benih
lobster dan kegagalan mencegah pengawasan tata niaga BBL ke luar negeri
senilai Rp9,4 miliar ke Singapura dan bulan Mei 2024 dalam gagalkan
penyelundupan benih lobster senilai Rp19,2 miliar tujuan Vietnam. Selain
itu, penggunaan anggaran tidak transparan pada Biro Umum dan Setjen KKP
untuk Program kegiatan layanan Protokoler dengan angka fantastik
sekitar Rp5,1 miliar,” pungkas Rusdianto.

rasasalsa166@gmail.com

Recent Posts

BPK Wil VII Dukung Pelatihan Menulis Cerpen di SMPN Satu Atap 1 Candipuro | Mio Kitchen

INILAMPUNG.COM, Lampung Selatan – Sastra masuk sekolah yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VII di…

2 menit ago

BPK Wil VII Dukung Pelatihan Menulis Cerpen di SMPN Satu Atap 1 Candipuro | Mio Kitchen

INILAMPUNG.COM, Lampung Selatan – Sastra masuk sekolah yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VII di…

6 menit ago

BPK Wil VII Dukung Pelatihan Menulis Cerpen di SMPN Satu Atap 1 Candipuro | Mio Kitchen

INILAMPUNG.COM, Lampung Selatan – Sastra masuk sekolah yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VII di…

10 menit ago

BPK Wil VII Dukung Pelatihan Menulis Cerpen di SMPN Satu Atap 1 Candipuro | Mio Kitchen

INILAMPUNG.COM, Lampung Selatan – Sastra masuk sekolah yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VII di…

14 menit ago

Kantor Ditjen Minerba ESDM Tiba-tiba Digeledah KPK, Ada Apa? | Mio Kitchen

Ilustrasi INSTINGJURNALIS.COM - Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)…

19 menit ago

Dihadiri Jokowi, Relawan AAJ Gelar Munas dan Ingin Meletakkan Ideologi Jokowisme | Mio Kitchen

DEMOCRAZY.ID - Salah satu unsur relawan Presiden Joko Widodo, yakni Relawan Alap-Alap Jokowi atau AAJ,…

24 menit ago