Categories: Uncategorized

Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik ~ Mio KitchenKoran Mio Kitchen | Mio Kitchen


 

 Perkembangan administrasi negara di negara-negara maju sejak tahun
1998 berlangsung sangat pesat yang mengarah pada manajemen pemerintahan 
baru ( new public management ).Di Indonesia sejak reformasi digulirkan
sangat banyak upaya yang telah dilakukan  untuk lebih mendayagunakan
administrasi negara, antara lain melalui reformasi birokrasi berbagai
upaya perbaikan birokrasi pemerintah dalam rangka membersihkan praktek
KKN dalam penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan memperkuat fungsi lembaga pengawasan.

Sesuai dengan kerangka acuan penulis sampaikan adalah konsep
birokrasi modern, reformasi birokrasi dan pelayanan publik beserta suatu
paradikma wawasan pengawasan dalam mewujudkan birokrasi modern.
Pembentukan sejumlah lembaga pengawasan tersebut adalah dalam rangka
memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan, hal ini
karena kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang
besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik “ Good government
“. Kontrol atau pengawasan adalah merupakan salah satu  fungsi manajemen
yang memiliki fungsi untuk mengawasi.

Birokrasi Modern, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Birokrasi seringkali digunakan sebagai terminologi yang merefleksikan
pemerintah, Birokrasi adalah sumberdaya manusia yang menjalankan roda
pemerintahan, dimulai dari pegawai biasa sampai dengan kalangan pejabat
yang memiliki kewenangan. Sedangkan istilah birokrasi sering digunakan
sebagai terminologi untuk proses dalam pemerintahan, sementara itu,
birokrasi dalam arti sebenarnya adalah struktur dan sekumpulan aturan
yang ditetapkan untuk mengendalikan aktivitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Secara struktur, birokrasi memiliki  beberapa
karakteristik sebagai berikut.

  • pembagian yang jelas tugas-tugas yang dilaksanakan baik oleh setiap individu maupun unit-unit kerja;
  • sistem kepegawaian dengan pola rekruitmen dan pola karir yang jelas
  • terhadap hirarki, kewenangan dan status yang didistribusikan kepada mereka yang menjalankan peran tersebut ; dan
  • jejaring formal dan informasi yang menghubungkan mereka yang
    memiliki peran satu dengan yang lainnya melalui arus informasi dan
    pola-pola kerjasama.

Karena itu, birokrat harus mengutamakan tugas yang telah digariskan
oleh organisasi dan mengenyampingkan aspek-aspek personal dalam
menjalankan tugasnya. Dalam prakteknya tipe ideal suatu birokrasi sangat
sulit diwujudkan karena seringkali kita temui birokrasi menjadi tidak
efektif karena beberapa hal :

  • karena adanya kewenangan yang hirarki secara vertikal;
  • seringkali unit-unit organisasi yang dipandang memiliki konplik
    konpetensi dengan unit diatasnya akan diabaikan dalam proses penganbilan
    keputusan;
  • sistem rekruitmen yang cenderung ke pendekatan oligarki tidak pada meritokrasi;
  • munculnya praktek-praktek KKN yang mengabaikan prinsip-prinsip inpersonnal;
  • pengabaian terhadap akuntabilitas, dimana para birokrat seringkali
    tidak mendokumentasikan proses yang telah dilakukannya secara lengkap,
    tidak transparan;
  • tugas yang terlalu spesipik sehingga setiap individu pegawai hanya
    mementingkan tugasnya tanpa melihat dampaknya secara keseluruhan pada
    suatu organisasi;
  • prosedur yang terlalu berbelibelit seringkali menghambat proses
    pengambilan keputusan,bahkan tidak dirancang untuk menghadapi persoalan
    persoalan tertentu yang tidak lazim sebagaimana tertuang dalam aturan,
    sehingga tidak memberikan ruang untuk inovasi dan adaptasi;
  • kebenaran dalam organisasi hanya berupa kebenaran menurut aturan
    yang berlaku, sehingga tidak memungkinkan suatu organisasi menyadari dan
    memperbaiki kesalahan- kesalahan serta keterbatasannya;
  • tidak memberikan kesempatan pada pendapat yang berbeda ( yang
    mungkin lebih rasional dan realistis ) ketika mayoritas dalam organisasi
    sudah memeiliki kesepakatan yang menurut aturan dibenarkan;
  • kecenderungan birokrasi yang terus menerus menciptakan aturan-aturan
    yang pada ahirnya menimbulkan kompleksitas sihingga dapat melemahkan
    koordinasi.

Dalam konteks tersebut diatas, birokrasi moderen berkembang sejalan
dengan transformasi manajemen publik yang secara garis besar dapat
dikelompokkan dalam 3 (tiga) phase, yaitu phase administrasi publik
(Public administration) berkembang sekitar 1910 – 1970-an dengan
berbagai ciri antara lain struktur desntralistik, penerapan manajemen
kinerja, koordinasi bersifat invisible hand dan akuntabilitas berlangsung melalui pasar. Namun diatas dekade 1990-an mulai populer paradikma governance modeldengan
ciri-ciri antara lain memiliki struktur tidak terlalu hirarkis,
penerapan total quality management, koordinasi bersifat buttom up dan
akuntabilitas berlangsung melalui keluhan masyarakat (consumer
complaints)

Penerapan birokrasi modern berlangsung sesuai sesuai dengan
perjalanan transformasi paradikma manajemen publik tersebut di atas yang
menekankan pada prinsi-prinsip;

  • Efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan;
  • Desentralisasi, dimana sistem pengambilan keputusan terhadap alokasi sumber daya didekatkan pada ‘ point of delivery;
  • Fleksibilitas untuk melakukan pengaturan yang secara langsung akan menghasilkan cost effective policy outcomes;
  • Menciptakan iklim kompetensi dan produktivitas untuk menghasilkan pelayanan yang evektiv dan evisien;
  • Penguatan kapasitan stratejik pemerintah sebagai pengatur yang akan
    mengarahkan organisasi pemerintah melalukan evaluasi dan merespon
    berbagai perubahan eksternal pada biaya yang rendah;
  • Fokus pada penyelarasan kewenangan dan tanggungjawab sebagai kunsci peningkatan kinerja; dan
  • Penerapana akuntabilitas ; transparansi dan partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan prinsip-prinsip birokrasi modern tersebut, reformasi
birokrasi tidak lain adalah upayah untuk merubah praktek-praktek
birokrasi yang tidak efektif menuju kearah praktek-praktek administrasi
pemerintah yang baik. Reformasi  birokrasi sangat diperlukan untuk
menciptakan clean and governance.  Dalam hubungan ini,
diperlukan peran birokrasi yang profesional, mampu menciptakan kondisi
yang kondusif dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar masyarakat
mampu mandiri, jika semua hal ini disimak secara cermat, maka reformasi
birokrasi pada dasarnya ditujukan pada tiga aspek, yaitu struktur
organisasi, sistem yang mengatur, dan orang- orang yang menjalankannya.
Dalam hubungan ini, perlu digarisbawahi bahwa reformasi birokrasi adalah
perubahan, yang akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut;

  • Tahapan dimana berbagai pihak akan terkejut dan shock terhadap
    perubahan yang dilakukan. Mereka akan merasa bahwa pola-pola yang mereka
    gunakan dalam melaksanakan tugas tidak lagi sesuai, memerlukan
    kompetensi baru, dan ketakutan akan kehilangan posisi dan
    ketidakpastian.
  • Tahapan dimana terjadi penolakan terhadap perubahan yang dilakukan.
    Pada tahapan ini mereka memandang bahwa perubahan yang dilakukan. Pada
    tahapan ini mereka memandang bahwa perubahan tidak perlu dilakukan
    karena mereka percaya perubahan tidak akan membawa kepada perbaikan.
  • Tahapan dimana sebahagian besar pihak yang berkepentingan mulai
    memahami perlunya prubahan. Ketika perubahan-perubahan yang dalam jangka
    pendek memberikan kemanfaatan bagi mereka, maka mereka mulai memahami
    perubahantersebut, tetapi pada tahapan ini mereka belum mau merubah
    pola-pola prilaku lama.
  • Tahapan dimana semua pihak menyadari secara emosional perlunya suatu
    perubahan. Pada tahapan ini, mereka mulai berubah pola-pola prilaku dan
    budaya lama dan merubahnya kedalam pola-pola prilaku budaya baru.
    Tahapan ini merupakan tahapan yang kritis, dimana jika tahapan
    sebelumnya tidak dapat berlangsung dengan baik, makapada tahapan ini
    perubahan tidak akan berhasil merubah pola-pola dan budaya lama, bahkan
    mungkin perubahan akan berhenti sampai disini atau kembali kepola lama.
  • Tahapan dimana semua pihak mulai mempraktekkan dan mempelajari
    berubahan. Pada tahapan ini semua pihak menerima perubahan,
    mempraktekkan proses dan prilaku baru dalam suatu organisasi,
    keinginannuntuk memberikan kontribusi pada perubahan, dan melakukan
    inovas-inovasi. Pada tahapan ini juga terjadi proses pembelajaran dimana
    keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan-kegagalan yang kesemuanya akan
    menjadi faktor penting dalam melakukan reformasi birokrasi.
  • Tahapan dimana semua pihak benar-benar menyadari bahwa perubahan
    memang sangat Pada tahapan ini melalui proses pembelajaran pada tahapan
    sebelumnya semua pihak telah merasakan bahwa perubahan itu memberikan
    suatu pengalaman baru dan memberikan Pemahaman tentang perilaku mana
    yang sesuai bagi organisasi. Budaya yang diinginkan organisasi mulai
    terbentuk pada tahapan ini.
  • Tahapan integrasi. Pada tahapan ini semua pihak terintegrasi melalui
    budaya, pola pikir dan bertindak yang baru sehingga menjadi budaya yang
    rutin dilaksanakan dalam organisasi.

Dengan memperhatikan tahapan-tahapan tersebut diatas, maka
pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut :

  • Dalam jangka pendek harus mampu menunjukkan dampak positif dari
    perubahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus memilih prioritas
    tertentu yang dapat menunjukkan hal tersebut, baik pada pihak internal
    maupun pada pihak eksternal, misalnya : memberikan informasi pelayanan
    yang seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan,
    mengganti staf front liner dengan staf yang memiliki kompotensi
    pelayanan, membuka akses pengaduan dan penginformasian hasil tindak
    lanjut pengaduan, dan lainnya. Pada pihak internal, misalnya perubahan
    remunerasi, pemberdayaan dan lainnya.
  • Mempertimbangkan dampak negative yang paling kecil. Jika perubahan
    membawa dampak negative, maka dampak tersebut perlu dicairkan
    pemecahannya. Bagi pegawai yang tidak mampu nebyesuaikan diri dengan
    perubahan yang diinginkan oleh reformasi birokrasi, maka harus ada
    pilihan-pilihan bagi yang bersangkutan. Pengabaian terhadap mereka
    justru akan mengganggu proses reformasi birokrasi.
  • Harus ada dorongan motivasi. Reformasi birokrasi juga harus mampu
    memberikan motivasi yang akan mendororng semua yang terlibat memiliki
    komitmen untuk ikut melaksanakannya.
  • Harus ada kepastian. Reformasi birokrasi dalam jangka panjang harus
    memastikan keberkelanjutannya, tidak boleh terpotong ditengah jalan
    karena adanya pergantian-pergantian pimpinan puncak. Reformasi
    yangberjalan setengah-setengahhanya akan memberikan pembenaran
    argumentasi para penentangnya.
  • Pegawai negeri adalah suatu pilihan profesi karier. Oleh karena itu,
    adalah wajar jika muncul tuntutan akan adanya suatu standar gaji dalam
    rangka memenuhi beban tugas, tanggungjawab, kualifikasi, prestasi,
    periode waktu kerja serta tingkat biaya hidup. Esensi dari suatu
    kebijakan remunerasi adalah atas dasar prinsip-prinsip : dapat menarik
    sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mempertahankan pekerja
    yang berkualitas, menyediakan rewards terhadap pegawai yang berprestasi
    dan berprilaku baik (desired behaviour), seperti disiplin, patuh, bertanggungjawab, berpengalaman, berprestasi, dsb.

Selanjutnya, reformasi birokasi dalam konteks pelayanan public, pada
dasarnya ditujukan pada perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan public.
Hal ini dilakukan antara lain dengan menggunakan pendekatan New Public Management dengan menganut prinsip “run government like a business” yaitu adanya penggunaan pendekatan bisnis ke dalam birokrasi public.                  

Pendekatan ini memfokuskan pada adanya penerapan dan penggunaan
teknologi mekanisme pasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
terutama pada pembentukan hubungan antara birokrasi penyedia pelayanan
dengan customer-nya sebagai suatu bentuk ‘transaksi pelayanan’
sebagaimana halnya yang banyak dilakukan dalam pasar barang dan jasa.
Dalam hubungan ini, birokrasi berperan dalammelakukan pengendalian
(steering) dalam pembuatan berbagai kebijakan public dengan melibatkan
partisipasi  masyarakan dan mekanisme pasar. Birokrasi di perkenalkan
dan didorong untuk melakukan kompetisi kinerja pemberian pelayanan baik
antar instansi pemerintahan maupun dengan sector swasta melalui adanya
stimulant pemberian insentif, bonus, dan punishment tertentu. Kesemuanya
itu diupayakan penerapannya dengan memperhatikan persepsi masyarakat
terhadap kualitas pelayanan public yang secara sederhana pada dasarnya
berkaitan dengan :

  • Pelayanan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam
    kaitannya dengan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, maka
    kebutuhan masyarakat umumnya terkait dengan kecepatan, kemudahan,
    keramahan, ketepatan dan biaya yang murah.
  • Perlakuan yang baik dari petugas pelayanan. Masyarakat umumnya
    mengharapkan perlakuan yang ramah, tepat, disiplin, dan penuh perhatian.
    Perlakuan yang demikian akan membuat masyarakat merasa sangat dihargai,
    dan sebaliknya mereka pun akan menghargai petugas maupun instansi
    pelayanan.
  • Bertanggungjawab atas kesalahan. Masyarakat umumnya juga
    mengharapkan unit pelayanan bertanggungjawab terhadap
    kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya.
  • Belajar dari kesalahan. Masyarakat juga mengharapkan bahwa setiap
    instansi pemerintah harus belajar dari kesalahan yang telah mereka
    lakukan pada masa lalu, sehingga kesalahan serupa tidak terjadi lagi
    pada masyarakat yang lain.
  • Menyediakan informasi yang bermanfaat. Masyarakat juga selalu
    mengharapkan unit pelayanan menyediakan informasi-informasi yang terkait
    dengan pelayanannya secara lengkap, mudah dimengerti dan diakses,
    sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang
    ingin diperolehnya.
  • Memperlakukan masyarakat yang mengajukan pelayanan secara adil.
    Masyarakat juga selalu mengharapkan perlakuan adil dalam memperoleh
    pelayanan, tidak dibedakan karena : status social seseorang, atau
    kekerabatan seseorang dengan petugas pelayanan. Dalam hal dimana
    pelayanan menetapkan biaya tertentu, maka keadilan dilakukan secara
    proporsional.

Selain itu, reformasi birokrasi dalam pelayanan public juga
memperhatikan dan memperlajari berbagai kelemahan utama pelayanan public
yang pada umumnya berkaitan dengan :

  • Lemahnya komunikasi. Komunikasi menjadi unsure penting dalam
    manajemen pelayanan. Pengaduan-pengaduan seringkali terjadi karena
    lemahnya komunikasi antar unit pelayanan dengan masyarakat yang
    dilayani, atau komunikasi internal yang mengakibatkan terhambatnya
    proses pelayanan kepada masyarakat.
  • Lemahnya system pencatatan dan dokumentasi. Manajemen pelayanan sangat menekankan

pentingnya system pencatatan dan dokumentasi dalam setiap proses
pelayanan. Pengaduan-pengaduan masyarakat seringkali berkaitan dengan
hal ini, seperti : proses pelayanan menjadi terhambat karena petugas
pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk mencari dokumen-dokumen yang
sudah diserahkan oleh masyarakat, tidak terdapat catatan yang dapat
digunakan untuk melakukan penelusuran dokumen atau bahkan
dokumen-dokumen hilang.

  • Pelayanan tidak memfokuskan kepada apa kebutuhan masyarakat.
    Seringkali pengaduan-pengaduan disampaikan terjadi karena unit pelayanan
    tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Unit pelayanan
    seringkali mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya menjadi perhatian
    masyarakat yang dilayani, seperti misalnya : keramahan, ketelitian,
    ketepatan bertugas, sarana pelayanan yang memadai, informasi yang secara
    lengkap diberikan bilamana masyarakat memerlukannya, atau sarana yang
    diperlukan bagi mereka penyandang cacat. Pelayanan yang berfokus kepada
    masyarakat memang memerlukan budaya yang harus berkembang diunit-unit
    pelayanan.
  • Tidak diberikan kewenangan pada petugas ujung tombak. Pemberdayaan
    petugas paling depan yang langsung berhubungan dengan masyarakat,
    seringkali menghambat proses pelayanan. Pengaduan-pengaduan seringkali
    disampaikan kepada petugas yang langsung berhadapan dengan masyarakat
    tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan
    yang dihadapi oleh masyarakat yang memerlukan pemecahan pada saat itu.
  • Lemahnya penanganan keluhan. Seringkali masyarakat dihadapkan pada
    kenyataan bahwa unit-unit pelayanan tidak memiliki unit penanganan
    pengaduan, apalagi penanganannya. Atau, pada unit pelayanan terdapat
    unit penanganan pengaduan tetapi pengaduan-pengaduan tidak ditangani
    dengan baik, sehingga pengaduan-pengaduan tidak dapat diselesaikan atau
    dapat diselesaikan pada waktu yang lama, atau dapat pula penyelesaian
    tidak memuaskan masyarakat yang mengadukan.
  • Perilaku bertahan. Seringkali unit pelayanan atau petugas-petugas
    pada unit pelayanan memiliki perilaku bertahan terhadap keluhan-keluhan
    yang disampaikan kepada mereka, meskipun seringkali pula diketahui
    secara jelas bahwa pengaduan tersebut menunjukkan kesalahan bukan
    terletak pada masyarakat yang mengadu. Perilaku ini menjadi harus diubah
    tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif.

Dari berbagai gambaran kondisi tersebut di atas,  dapat digarisbawahi
bahwa reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan
public memerlukan berbagai upaya perubahan, seperti antara lain :
perubahan kelem,bagaan yang memotong jalur-jalur hirarki pengambilan
keputusan, mengurangi kekakuan hirarki, mendorong inovasi, transparansi
dan akuntabilitas; menciptakan system internal yang mampu mempercepat
proses pelayanan, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia;
pemberdayaan system  pengawasan; dan perbaikan system remunerasi.

Perubahan kelembagaan unit pelayanan setidaknya mencakup perubahan
struktur yang tepat untuk memberikan pelayanan, diantaranya mencakup;
pemberian kewenangan sehingga unit pelayanan mampu melakukan pengambilan
keputusan sendiri; hirarki tidak melebihi dari tiga level pengambilan
keputusan; terdapat unit yang mengelolah pengaduan masyarakat; penerapan
system pengendalian internal, yang meliputi pengawasan dan pengendalian
tidak hanya terkait dengan masalah-masalah keuangan saja tetapi
berkaitan dengan kinerja pelayanan.

Perubahan system internal mencakup aspek-aspek : system dan prosedur
internal yang sederhana, pasti dan cepat, sehingga memungkinkan
pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien; penetapan standar
pelayanan yang memungkinkan masyarakat memperoleh kepastian atas
pelayanan-pelayanan yang diinginkan; perubahan budaya kerja yang
berorientasi pada budaya kualitas dan focus pada masyarakat yang
dilayani; penetapan etika pelayanan; perbaikan dukungan sarana dan
prasarana, termasuk didalamnya penggunaan teknologi informasi; system
dokumentasi; kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan;
komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui berbagai media; penyediaan
informasi bagi masyarakat; system pelaporan, dan lainnya.

Perubahan aspek SDM meliputi antara lain : kepemimpinan yang lebih
berorientasi pada pelayanan; kompetensi individual yang lebih
berorientasi pada pelayanan secara professional, diman setiap individu
memiliki kesabaran, keramahan, proaktif, menguasai bidang tugas dengan
baik, memiliki tanggungjawab yang tinggi, berdisiplin, menghormati
masyarakat yang dilayani, produktif, system pengembangan pegawai yang
berorientasi pada peningkatan konpetensi untuk pelayanan; pemberian
kewenangan kepada petugas ujung tombak untuk melakukan pengambilan
keputusan dalam rangka pemecahan masalah yang timbul pada saat pelayanan
dilaksanan; system reward and pinisment yang didukung dengan system
penilaian kinerjayang mencerminkan kinerja secara nyata; system
supervise atasan kepada bawahan dalam kerangka System Pengendalian
Internal.

Perbaikan system remunerasi antara lain dengan pengembangan 
kompentensi pegawai dan jenjang karir serta reward and punishment dengan
standard remunerasi  yang mampu  meningkatkan semangat ,disiplin dan
etos kerja pegawai agar tidak terdorong untuk mencari sumber-sumber lain
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesemuanya itu didukung dengan
penerapan system merit yang mempertimbangkan prestasi kerja, sehingga
tidak terjadi Peraturan Gaji Pegawai Sipil (PGPS) ‘diplesetkan’ menjadi
‘Pinter Goblok Pendapatan Sama’.

Perubahan-perubahan dalam rangka reformasi birokrasi sebagaimana
dimaksud di atas, memerlukan pemenuhan prinsip-prinsip sebagai berikut :

  • Rencana yang jelas. Reformasi birokrasi harus memiliki visi yang
    jelas, dengan misi, tujuan dan sasaran menuju kearah pencapaian visi
    terurai dengan jelas pula, sehingga langkah-langkah perubahan secara
    operasional dapat dilakukan dengan urutan prioritas yang runut,
    target-target yang harus dicapai dapat diukur dengan pasti, waktu
    pencapaian yang menunjukkan tahapan demi tahapan perubahan akan
    tercapai.
  • Reformasi harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi dari pihak
    pimpinan puncak yang ditunjukkan melalui; penyediaan sumber-sumber yang
    cukup agar pelayanan dapat dilakukan dengan baik; penyediaan unit dan
    staf yang memiliki kapasitas yang mampu menangani pelayanan dengan baik.
  • Seluruh elemen dalam organisasi instansi pemerintah harus memiliki
    upaya bersama yang bahu membahu untuk mewujudkan perubahan. Sinergi di
    perlukan dalam rangka melihat keterkaitan dan keseimbangan seluruh upaya
    yang dilakukan oleh unit-unit kerja maupun individual. Keseluruhan
    elemen dalam organisasi memiliki peran yang penting dalam mewujudkan
    upaya perubahan. Oleh karena itu, jika elemen-elemen tersebut dapat
    diarahkan secara harmonis pada perubahan yang ingin dicapai oleh
    organisasi, maka organisasi akan mampu mewujudkan tujuan peningkatan
    kualitas pelayanan. Sebaliknya jika elemen-elemen tersebut berjalan
    secara parsial atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka
    keseimbangan upaya pencapaian tujuan perubahan akan terganggu.
  • Proses reformasi memerlukan adanya komunikasi yang terus menerus
    baik dari pihak pimpinan kepada bawahannya dalam bentuk supervisi,
    rapat-rapat rutin, diskusi-diskusi formal maupun informal, atau bentuk
    komunikasi melalui media internet. Komunikasi tidak hanya mendororng
    sinergi tetapi juga akan mendorong pertukaran pengetahuan yang membuat
    kemungkinan adanya inovasi-inovasi. Kondisi ini sangat diperlukan dalam
    proses reformasi birokrasi.
  • Keseluruhan prinsip diatas harus dilaksanakan secara konsisten.
    Konsisten sangat penting dalam upaya untuk menciptakan internalisasi
    pada setiap individu. Ketika setiap individu menyadari pentingnya
    perubahan, maka upaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik akan
    menjadi budaya yang akan mempercepat proses reformasi birokrasi.

Paradigma Pengawasan

Salah satu amanat agenda reformasi adalah pemberantasan terhadap
semua praktek-praktek KKN. Dalam era reformasi, langkah awal untuk
melakukan pemberantasan KKN telah ditetapkan dalam Tap MPR No.
IV/MPR/1999 tentang GBHN, yang antara lain mengamanatkan perlunya
“membersihkan penyelenggara Negara dari praktek KKN dengan memberikan
sangsi yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku,
meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional dan serta
pengawasan masyarakat, dan mengembangkan etika dan moral”. Semangat
pemberantasan KKN ini kemudian juga ditegaskan dalam UU No. 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN, serta berbagai
peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan upaya penerapan prinsip-prinsip good governance.

Peranan pengawasan sangatlah penting untuk pencapaian keberhasilan
dan kemajuan organisasi. Tujuan pengawasan pada dasarnya membandingkan
kondisi yang ada dengan yang seharusnya; bila ditemukan penyimpangan
segera diambil tindakan koreksi.

Dalam kaitan ini, perlu dipahami bahwa pada dasarnya terdapat
perbedaaan pengertian pemeriksaan dan pengawasan. Dengan pengertian yang
tepat, maka dapat membantu pemahaman atas perubahan paradigm pengawasan
dalam reformasi birokrasi. Dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dinyatakan
bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional
berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan Negara. UU ini secara tegas menyatakan bahwa
pemeriksaan harus dilakukan oleh pihak yang independen. Dalam hubungan
ini, UUD 1945 mengamatkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah
lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas dan mandiri.

Disisi lain, pengawasan mengandung pengertian yang lebih luas, dan
dalam konteks pengawasan internal pemerintah lebih berarti sebagai
kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membantu suatu manajemen dalam
rangka mencapai tujuan organisasi. Pengawasan merupakan salah satu
fungsi manajemen yang tidak terpisah dari manajemen/organisasi birokrasi
modern. Pengawasan juga berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas
informasi yang disampaikan oleh manajemen. Fungsi pengawasan pada
umumnya melekat secara administrasi dalam struktur organisasi, dengan
posisi dibawah pimpinan organisasi tersebut. Hal ini berarti pengawasan
dilakukan oleh pihak yang tidak independen. Dalam hubungan ini, aparat
pengawasan internal pemerintah (APIP) lebih berfungsi sebagai ‘mata dan
telinga’ instansi pemerintah.

Sejalan dengan bergulirnya reformasi dan langkah-langkah yang
dilakukan dalam reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan secara ringkas
di atas, maka paradigm pengawasan dewasa ini menempatkan peran APIP
sebagai konsultan dan katalisator dalam membantu manajemen birokrasi
pemerintah melakukan penilaian dan pengukuran terhadap kinerja
organisasi. Hal ini dilakukan dengan mengukur kinerja oeganisasi
melalui, antara lain : instrument pemeriksaan operasional, performance audit, value for money audit, dan key performance indicators audit.

Audit internal yang dilakukan APIP pada dasaranya merupakan pemberian
bantuan kepada manajemen dalam mengidentifikasi dan memberikan
rekomendasi terhadap terjadinya inefisiensi dan potensi penyimpangan
serta kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Artinya APIP adalah juga
mitra manajemen dalam upaya mencapai kinerja yang diharapkan. Dengan
demikian, ada dua peran utama audit kinerja yaitu sebagai watchdog dan sebagai agent of change. Sebagai watchdog,
berperan melakukan pemantauan kinerja untuk mendorong pencapaian
rencana dan target yang ditetapkan. Sebagai agent of change, lebih
berperan dan berfokus pada evaluasi governance, antara lain melalui
system pengawasan interaktif yang dapat memberikan umpan dengan (feedforward)
untuk perunahan perencanaan dan strategi organisasi. Dalam hal ini
diperlukan pengawasan yang bersifat stratejik yang tidak hanya
menggunakan pendekatan single loop learning yang menekankan
pada pengecekan atas kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan rencana,
juga mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan
lingkungan stratejiknya. Dengan demikian, paradigm pengawasan dalam
reformasi birokrasi tidaklah hanya bmenekankan peran audit internal
sebagai watchdog saja, tetapi juag menegaskan pentingnya peran audit internal sebagai agent of change
yang meliputi kegiatan-kegiatan pemberian konsultasi/pembinaan dan
sebagai katalis dalam mewujudkan administrasi dan manajemen pemerintah
yang baik.

Uraian singkat tersebut di atas diharapkan dapat menegaskan
pentingnya upaya perubahan dalam reformasi birokrasi. Reformasi
birokrasi adalah perubahan yang memerlukan berbagai tahapan dalam
implementasinya. Hal ini antara lain memerlukan adanya rencana yang
jelas, komitmen, sinergi, komunikasi, dan konsistensi dalam melakukan
reposisi dan restrukturisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta
kesejahteraan dan profesionalisme PNS yang menjadi fakktor utama.

Reformasi birokrasi dalam pelayanan public menegaskan pentingnya
perbaikan kualitas pelayanan public dengan focus pada kepentingan
masyarakat, dan tegaknya akuntabilitas dan transparansi. Paradigma
pengawasan dalam reformasi birokrasi menunjukkan perubahan peran penting
internal auditor dalam organisasi yang tidak terbatas pada peran
pemeriksaan terhadap data/informasi yang disajikan, tetapi lebih penting
lagi peran dalam evaluasi atas kebijakan dan pengamanan harta kekayaan
organisasi serta penilaian atas penggunaan sumber daya yang dikuasai dan
dikelolah organisasi, serta menjaga kualitas pelayanan public.
Pengawasan harus benar-benar diberdayakan dan terbuka kepada public
sehingga dapat mendorong diterapkannya best practices
prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan public. Reformasi birokrasi dalam
pelayanan public menegaskan bahwa pada dasaranya birokrasi harus siap
untuk ‘directly accountable’ kepada public.

Tegaknya akuntabilitas dan transparansi Paradikma pengawasan dalam reformasi birokrasi menunjukkan perubahanperan penting internal auditordalam
organisasi yang tidak terbatas pada peran pemeriksa terhadap
data/informasi yang disajikan, tetapi lebih penting lagi peran dalam
evaluasi atas kebijakan dan pengamanan harta kekayaan organisasi serta
penilaian atas penggunaan sumber daya yang dikuasai dan dikelola
organisasi, serta menjaga kualitas pelayanan publik sehingga dapat
mendorong diterapkannya best practicesprinsip-prinsip
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Reformasi birokrasi dalam pelayanan
publik menegaskan bahwa pada dasarnya birokrasi harus siap untuk dinilai
dan sisampaikan kepada publik.  

 

Penulis : Jufri, M.Si

Merupakan Auditor Madya Itjen Kementerian Agama RI

rasasalsa166@gmail.com

Recent Posts

Megophryidae) confirms underestimated diversity in the Gaoligong Mountains, with the description of A New Species | Mio Kitchen

 Xenophrys yingjiangensis Wu, Yu, Chen & Che,  in Wu, Yu, Chen, Kilunda, Zhang, Zuo, Zuo, Duan et Che,…

2 menit ago

Sukina Otoko to Wakaretai (2024) – 07+08 SUBTITLE INDONESIA | Mio Kitchen

Kembali lagi bersama Wibusubs dalam garapan dorama baru musim semi! Ini dia dorama musim semi…

1 jam ago

[Paleontology • 2024] Jurassic Fossil Juvenile reveals prolonged Life History in early Mammals | Mio Kitchen

AbstractLiving mammal groups exhibit rapid juvenile growth with a cessation of growth in adulthood. Understanding…

4 jam ago

Species New to Science: Limnonectes | Mio Kitchen

Red circles on the map represent genetic sampling localities for Limnonectes cassiopeia, new species, blue diamonds…

4 jam ago

Aenetus) from Australia and Papua New Guinea | Mio Kitchen

 AbstractFour new Aenetus Herrich-Schäffer species are described from northern Australasia; Aenetus simonseni sp. nov. from the top-end of the Northern Territory, Australia, A.…

4 jam ago

Militer Perancis Bagikan Ilmu Pengoperasian Jet Tempur Rafale ke TNI AU | Mio Kitchen

25 Juli 2024Pesawat tempur Rafale Prancis (photos: TNI AU)JAKARTA, KOMPAS.com - French Air and Space…

5 jam ago